Keharyapatihan Finlandia

Wilayah Finlandia pada awalnya merupakan bagian dari Swedia. Namun, setelah kekalahan Swedia dalam Perang Finlandia dan ditandatanganinya Traktat Fredrikshamn pada 17 September 1809, Finlandia menjadi keharyapatihan otonom di bawah Kekaisaran Rusia.

Pada tahun 1917, setelah meletusnya Revolusi Februari di Rusia, pemerintah Finlandia mencoba memperjuangkan lebih banyak otonomi untuk Finlandia. Pada 6 Desember 1917, setelah Revolusi Oktober berkecamuk, Finlandia menyatakan kemerdekaannya. Perang Saudara Finlandia kemudian meletus antara kaum konservatif melawan komunis. Setelah kaum komunis dikalahkan, sebagian besar kursi di parlemen diisi oleh orang-orang yang mendukung monarki. Pangeran Friedrich Karl dari Hesse dipilih sebagai raja (dan bukan haryapatih), sehingga Finlandia menjadi berstatus kerajaan. Namun, ia tidak pernah berkuasa, karena sistem pemerintahan berubah menjadi republik setelah kekalahan Kekaisaran Jerman dalam Perang Dunia Pertama.

Wilayah ini diperintah oleh Kaisar Rusia yang juga menjabat sebagai Haryapatih Finlandia. Di Finlandia, Kaisar Rusia diwakilkan oleh seorang Gubernur-Jenderal. Di St. Petersburg, urusan-urusan Finlandia diserahkan kepada Menteri-Sekretaris Negara Finlandia.

Di keharyapatihan ini, terdapat Senat Finlandia yang merupakan badan pemerintahan tertinggi, dan anggotanya adalah orang-orang asli Finlandia. Selain itu, semenjak tahun 1863 dewan legislatif yang bernama Diet Finlandia berkumpul secara berkala. Keanggotaan Diet Finlandia diberikan secara turun temurun. Pada tahun 1906, Diet Finlandia dibubarkan dan digantikan oleh Parlemen Finlandia. Finlandia adalah salah satu wilayah pertama di dunia yang menerapkan hak suara universal, termasuk perempuan dan orang yang tidak memiliki tanah.

• Grand Duchy of Finland at Flags of the World
• The text of The Imperial Manifesto of 1811 in German and Finnish
•  "Finland, Grand Duchy of". Encyclopedia Americana. 1920.